PP HIMMAH: Kemenkominfo Jangan Lemah, Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Mafia Judi Online

  • Whatsapp
Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Abdul Razak Nasution. (Istimewa)

INDIESPOT.ID, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Abdul Razak Nasution meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak dan merajalela yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut disampaikan Razak menanggapi maraknya judi online dan pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Bacaan Lainnya

Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE.

“Tidak segitu saja yang diblokir, Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online lainnya. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar smeua umur khususnya anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,” kata Razak saat berada di kantor PP HIMMAH, Cempaka Putih Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Menurutnya, pemblokiran jangan sebagian kecil saja. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat.

“Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapat
merusak generasi emas Indonesia,” papar dia.

Lanjutnya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merusak bangsa.

“Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Negara tidak boleh kalah, Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,” ujarnya.

Ditegaskannya apabila Menteri Komunikasi dan Informatika tidak mampu membereskan judi online, agar mundur saja secara terhormat. (Dim)