Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Riau Densus 88 Antiteror Polri bersama sejumlah instansi lintas sektor membahas persiapan pelaksanaan Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak di Delapan SLTA/Sederajat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dini terhadap berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda, termasuk penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) serta Nihilistic Violent Extremism (NVE) di lingkungan pendidikan.
Persiapan kampanye tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, Jalan Pepaya Nomor 67, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Selasa (28/7/2026).
Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menyusun pelaksanaan sosialisasi terpadu di tingkat SLTA/sederajat. Melalui kegiatan tersebut, para pelajar nantinya akan mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, serta penguatan ketahanan terhadap berbagai pengaruh negatif.
Kegiatan tersebut dihadiri personel Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri, yakni Iptu Umar Dhani, A.Md., Brigpol Nella Anggraini, S.H., M.H., dan Briptu Daniel Leo Fransisco Sianturi.
Turut hadir Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau Hj. Fariza, S.H., M.H., Sekretaris DP3AP2KB Provinsi Riau Efia Nurita, S.E., M.M., Kabid PHPKA Vera Wirniati, M.Si., perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapas Kelas I Pekanbaru, HIMPSI, Kejaksaan Tinggi Riau, KTKPHA, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Riau, serta personel Bidang PHPKA DP3AP2KB Provinsi Riau.
Kepala Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Sunadi, mengatakan pencegahan terhadap paham IRET dan NVE harus dilakukan melalui pendekatan edukasi dan kolaborasi sejak dini.
Menurut Sunadi, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta memberikan pemahaman kepada generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan.
“Pencegahan dini sangat penting dilakukan, terutama di lingkungan pendidikan. Pelajar perlu diberikan pemahaman agar mampu menyaring informasi, memahami nilai kebangsaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan persatuan dan keberagaman,” ujar Kombes Sunadi.
Sunadi menjelaskan, perkembangan teknologi informasi saat ini membuat arus informasi semakin terbuka. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan bersama karena berbagai narasi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dapat masuk melalui ruang digital.
Karena itu, diperlukan penguatan literasi, komunikasi, serta keterlibatan berbagai pihak agar generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis.
“Pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara aparat, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membangun sistem deteksi dini yang efektif,” kata Sunadi.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan karakter.
“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap dapat membangun ketahanan pelajar sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi, keberagaman, dan pentingnya menjaga persatuan,” ujar Sunadi.
Kampanye Akan Digelar di Delapan Sekolah
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati kampanye sosialisasi akan dilaksanakan di delapan sekolah tingkat SLTA/sederajat di Kota Pekanbaru.
Delapan sekolah yang menjadi sasaran kegiatan yakni:
- SMAN 1 Pekanbaru
- SMKN 3 Pekanbaru
- SMA Handayani Pekanbaru
- SMKN 7 Pekanbaru
- MAN 1 Pekanbaru
- SMA Dharma Yudha Pekanbaru
- SMA Al-Ittihad Pekanbaru
- SMA Al-Azhar Pekanbaru
Kegiatan kampanye akan dilaksanakan selama empat hari, yakni pada 5-6 Agustus 2026 dan 12-13 Agustus 2026.
Setiap sekolah akan melibatkan sekitar 60 siswa. Peserta yang dipilih merupakan pelajar yang dinilai memiliki kemampuan menyerap materi dengan baik serta dapat menyampaikan kembali informasi yang diperoleh kepada lingkungan sekolah.
Dalam pelaksanaan sosialisasi, setiap sekolah akan menghadirkan tiga narasumber dari instansi berbeda. Masing-masing narasumber akan diberikan waktu pemaparan sekitar satu jam dengan materi yang disesuaikan berdasarkan bidang dan isu yang diangkat.
Angkat Isu Perlindungan Anak dan Pencegahan Ekstremisme
Kampanye tersebut tidak hanya membahas pencegahan paham IRET dan NVE, tetapi juga mengangkat berbagai isu perlindungan perempuan dan anak.
Materi yang akan diberikan mencakup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/KtA), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta pencegahan perkawinan anak.
Materi sosialisasi akan dikemas secara menarik dan komunikatif agar mudah dipahami oleh pelajar serta mendorong keterlibatan aktif peserta.
Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga diri, menghormati hak orang lain, serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama seluruh instansi yang terlibat untuk mendukung pelaksanaan kampanye sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri berharap kampanye tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.
Dengan adanya kerja sama antara aparat, pemerintah, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat, upaya pencegahan dini terhadap berbagai ancaman yang dapat memengaruhi generasi muda diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
