Indiespot.id-Medan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatra Utara (Sumut) menggelar diskusi bersama untuk mengevaluasi dan mematangkan persiapan guna memastikan bisa tidaknya pembelajaran tatap muka kembali dibuka di tahun ajaran baru, Selasa (23/3).
“Pemprov Sumut sedang mematangkan rencana pembelajaran tatap muka dengan mengacu pada hasil evaluasi dan pertimbangan lainnya terkait COVID-19 Sumut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Sumut Prof Syaifuddin di Medan, Selasa.
Syaifuddin menegaskan, Dinas Pendidikan Sumut terus melakukan pemantauan daftar periksa dan kesiapan satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tata muka transisi dengan tetap mengacu pada izin dan pertimbangan dari Satgas Covid-19.
“Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan atau skema tertentu dalam penerapan pembelajaran dengan tatap muka, ” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Satgas Pananganan Covid-19 Sumut dr Inke Nadia Lubis menyebutkan, tren penularan Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun signifikan Sehingga untuk saat inim pertimbangan membuka sekolah masih dalam kondisi yang belum begitu baik.
“Pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka mengandung risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Karena itu perlu panduan persiapan pembelajaran tatap muka yang bertujuan menjamin sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Persiapan pra pembelajaran, pendataan warga satuan pendidikan dengan penyakit penyerta,” katanya.
Lebih lanjut, kata Inke, tujuan panduan persiapan pembelajaran tatap muka lainnya yaitu memastikan prasyarat bagi para guru dan murid yang dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, rencana tindak lanjut jika terjadi kasus Covid-19 seperti karantina, serta evaluasi kesehatan siswa. Adapun sasaran awal yakni tingkat SMA/SMK sederajat.
Mewakili Komisi A DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar menyampaikan komitmen legislatif dalam hal mengawal persiapan pembelajaran tatap muka. Karena pihaknya juga menerima berbagai keluhan masyarakat tentang kesulitan memberikan pengajaran di rumah, tetapi juga soal biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
“Kalau dari segi anggaran, kesungguhan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah ada dianggarkan seperti di 2020 (refokusing). Jadi harus ada keberanian untuk memetakan zona. Seperti di Sumatera Barat dan Aceh, mereka sudah mulai dengan bergelombang. Jadi kalau ini mau dijalankan, kita siap berkoordinasi untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka,” sebut Abdul Rahim. (EA)
