Hari Disabilitas Internasional, Presiden: Pemerintah Terus Tingkatkan Kesetaraan dan Kesempatan

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo (Indiespot.id/Biro Sekretrariat Presiden)

Indiespot.id-Jakarta. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kesetaraan dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar secara virtual pada Kamis (3/12).

Bacaan Lainnya

“Banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang telah saya tanda tangani di tahun 2019. Ada PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” terang Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12).

Tak hanya itu, Di tahun 2020 ini Jokowi telah menandatangani empat PP, yakni PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

“Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat diperlukan saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi,” kata Presiden.

Presiden juga telah menerbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yaitu Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, tugas semua pihak ke depannya ialah memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut.

Dalam hal ini, Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Perpres Nomor 68 tahun 2020 memiliki peran yang sangat strategis. Presiden memberikan tanggung jawab sekaligus harapan besar bagi komisi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan visi besar Indonesia terhadap penyandang disabilitas.

“Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya. (EA)