Korban Kekerasan pada Aksi Demo UU Cipta Kerja Dapat Ajukan Perlindungan ke LPSK

  • Whatsapp
Para demonstran padati kantor DPRD Sumut menolak pengesahan UU Cipta Kerja (Indiespot.id)

Indiespot.id-Jakarta. Demonstran yang menjadi korban kekerasan pada aksi menolak pengesahan UU Omnibus Law berhak mengajukan perlindungan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution.

Menurutnya, mereka (para demonstran) menyampaikan aspirasi sebagai hak konstitusional warga negara. Dengan begitu, tak ada alasan untuk membungkam, apalagi jika cara-cara yang dipilih melalui kekerasan.

Bacaan Lainnya

“Demonstrasi terkait UU Cipta Kerja berujung dengan mencuatnya informasi banyak warga yang menjadi korban kekerasan. Ini menjadi perhatian kita,” kata Nasution, Kamis (15/10).

Berdasarkan data yang diketahui LPSK, terdapat banyak korban kekerasan sebagai dampak dari aksi menentang pengesahan UU tersebut. Bukan hanya peserta aksi, tapi korban beragam.

“Tidak saja dari peserta aksi itu sendiri, tetapi juga tenaga medis dan jurnalis, bahkan pihak keamanan, ” terangnya.

Nasution lantas mempersilahkan warga, yang menjadi korban kekerasan untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Selain perlindungan fisik dari potensi ancaman, korban juga bisa mendapatkan bantuan medis dan psikologis.

“LPSK, membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses perlindungan dan hak-hak lain yang disediakan negara melalui LPSK,” tuturnya.

LPSK membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses perlindungan dan hak-hak lain yang disediakan negara. Hak-hak dimaksud antara lain, selain perlindungan fisik dari potensi ancaman dan intervensi dari para pelaku kekerasan, korban juga bisa mendapatkan bantuan medis dan psikologis.

Pengajuan permohonan perlindungan ini bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK atau menghubungi Call Center 148 dan WA 085770010048. Pengguna Android juga dapat mengunggah aplikasi permohonan perlindungan online LPSK di Playstore. (EA)