DELISERDANG (): Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Deliserdang H. Hamdani Syahputra S.sos menyayangkan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal istilah ‘taubat nasuha’ terkait penanganan bencana banjir di Sumatera.
Hamdani yang juga Wakil Ketua DPRD Deliserdang menyentil Cak Imin yang tidak memberi solusi dari akar masalah secara komprehensif. “Tidak ada solusi yang disampaikannya. Walaupun mungkin yang disampaikan ‘taubat nasuha’ adalah candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka di pulau Sumatera,” kata Hamdani kepada wartawan, saat dimintai tanggapannya, Kamis (4/12) di DPRD Deliserdang.
Hamdani menyebutkan, semestinya Cak Imin harusnya lebih konsentrasi membantu Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban bencana banjir.
Karena saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah proses penanganan dan langkah pencegahan secara komprehensif.
“Cak Imin turun saja kelokasi terdampak banjir, lalu pikirkan solusi percepatan penanganan dan pencegahan. Seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketum Golkar Bapak Bahlil Lahadalia langsung turun ke lokasi mencari solusi agar kelangkaan BBM serta gas cepat teratasi dilokasi banjir,” ungkapnya.
Hamdani juga sepakat apa yang dikatakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia yang menyebut yang bisa mengevaluasi menteri adalah Presiden dan menilai Cak Imin sudah melewati batas kewenangannya.
Sementara sebelumnya Cak Imin diketahui menyurati Menteri Kehutanan Raja Juli dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi total yang dia sebut ‘taubat nasuha’ sebagai respons atas peristiwa bencana banjir di Sumatera.
