Sidang Gugatan Perdana GNPF-Ulama Sumut Terkait Pilkada Medan Ditunda

  • Whatsapp
(Indiespot.id/Istimewa)

Indiespot.id-Medan. Sidang Gugatan yang dilayangkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-Ulama) Sumatera Utara bersama sejumlah organisasi terhadap KPU dan Bawaslu Kota Medan terkait permintaan penunda Pilkada Kota Medan ditunda, Selasa (6/10).

Sidang perdana ini terpaksa ditunda hingga Selasa (13/10) karena pihak Bawaslu tidak menyerahkan seluruh berkas yang diminta oleh majelis. Ketua Majelis Hakim Deny Tobing menilai kehadiran Komisioner Bawaslu Medan Taufiqurrahman tanpa dilengkapi surat kuasa menggantikan Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal ini, Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean merasa kecewa dengan penundaan sidang ini. Pihaknya beranggapan Bawaslu tidak profesional dalam mengikuti sidang. Kondisi ini pun menurutnya merugikan pihaknya.

“Ya pertama, kita sangat kecewa terhadap pihak Bawaslu yang tidak bisa profesional dalam menjalankan tugasnya untuk mengikuti sidang ini. Ini kan hal yang kecil dan sangat normatif, sekelas Bawaslu tidak bisa menyiapkannya kan aneh. ,” kata Tumpal Panggabean seusai sidang.

Tumpal pun menilai jika sikap tidak profesional Bawaslu dalam menyiapkan admisistratif, menggambarkan ketidak siapan lembaga tersebut dalam melaksanakan Pilkada, terkhusus masa pandemi COVID-19.

“Mengurus hal-hal kecil seperti ini saja mereka tak bisa profesional. Kami sangat meragukan proses mereka bisa menyelenggarakan Pilkada dengan profesional, belum lagi soal dampak penyelenggaran Pilkada di tengah Pandemi dan Kota Medan yang merupakan zona merah,”beber Tumpal.

Di sisi lain, Taufik mengatakan jika ia telah membawa surat tugas, namun majelis hakim menilai itu berbeda dengan surat kuasa sesuai prosedur persidangan.

“Ada perbedaan pendapat antara majelis dengan kami terkait persoalan surat kuasa dan surat tugas, majelis berpendapat pimpinan Bawaslu itu hanya diwakilkan Ketua dan bukan yang lain,’’ ujar Taufiq saat dijumpai wartawan setelah sidang.

Terkait hal itu, Taufiq mengatakan pihaknya akan segera melengkapi berkas yang diminta majelis hakim. Sebab pada prisipnya Bawaslu ingin segera mengikuti persiadangan.

“Sebagai pihak tergugat pada prinsipnya kita akan mengikuti persidangan ini, tapi karena ada kelengkapan dokumen yang belum ada, maka ini sidangnya ditunda sampai tanggal 13 nanti,” ujarnya

Sebelumnya Gugatan GNPF-Ulama Sumut diajukan ke Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (16/9). Mereka meminta Pilwalkot ditunda lantaran Medan masuk zona merah corona.

GNPF Ulama Sumut mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) bersama Majelis Mujahidin (MM) Kota Medan, Liga Muslim Indonesia (LMI) Sumut, Darul Maslaha, serta 10 warga Kota Medan.
Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Tumpal Panggabean, mengatakan gugatan tersebut telah dipikirkan sejak awal Maret 2020. (EA)