Indiespot,id Medan — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat prestasi membanggakan sebagai daerah dengan capaian tertinggi nasional dalam program pengurangan anak zero dose atau anak yang sama sekali belum pernah mendapat imunisasi.
Sejak kampanye imunisasi PENARI dimulai pada April 2025, lebih dari 26 ribu anak berhasil mendapatkan vaksin. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.700 anak merupakan kelompok zero dose yang sebelumnya tidak pernah tersentuh imunisasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, H. Muhammad Faisal Hasrimy, A.P., M.A.P., menegaskan capaian ini menjadi bukti kerja sama lintas sektor dalam menekan angka anak tanpa imunisasi. Meski target penurunan zero dose 2024 belum sepenuhnya merata di semua kabupaten/kota, Sumut berhasil memimpin secara nasional.
“Anak yang belum diimunisasi inilah yang kita kejar. Kasus luar biasa (KLB) campak beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting. Anak yang sudah divaksin mungkin tetap bisa tertular, tetapi gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan yang sama sekali tidak mendapat imunisasi,” ujar Faisal, Selasa (19/8/2025).
Saat ini, masih ada sekitar 95 ribu anak di Sumut yang belum menerima imunisasi. Untuk mempercepat cakupan vaksinasi, Pemprov Sumut melibatkan berbagai pihak mulai dari kader PKK, tenaga kesehatan, hingga tokoh agama.
Menurut Faisal, kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK menjadi strategi utama karena kader mereka tersebar hingga ke desa dan posyandu. “PKK berperan aktif mendata balita, mengingatkan orang tua, sekaligus mengajak mereka membawa anak ke puskesmas atau posyandu,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan Kanwil Kementerian Agama. Salah satunya melalui kebijakan kewajiban melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi peserta didik PAUD. Langkah ini sekaligus digunakan untuk memverifikasi status imunisasi anak.
“Meski demikian, kebijakan ini tidak bersifat menghalangi. Jika orang tua belum punya KIA, kita bantu penerbitan kartu sambil memeriksa status imunisasi. Jika ditemukan anak yang belum divaksin, imunisasi langsung diberikan,” tambahnya.
Dalam penyusunan anggaran desa, Dinkes Sumut juga mendorong adanya alokasi khusus untuk mendukung kegiatan imunisasi. Bahkan, desa dianjurkan memberikan insentif berupa sembako bagi keluarga kurang mampu yang membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.
“Kita berharap ada reward dari pemerintah desa bagi masyarakat yang kurang mampu. Bisa saja berupa sembako agar mereka tetap semangat meluangkan waktu membawa anaknya,” tutur Faisal.
Meski capaian membanggakan, tantangan utama masih terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor penyebab bukan karena penolakan, tetapi lebih pada kesibukan atau keterbatasan akses. Untuk itu, strategi jemput bola oleh tenaga kesehatan dan kader PKK terus digalakkan.
“Kesadarannya masih kurang, atau waktunya tidak ada. Di daerah pedalaman, kader PKK dan tenaga kesehatan langsung mendatangi rumah warga, mendata balita, dan memberikan imunisasi,” jelasnya.
Ke depan, Dinkes Sumut juga akan memperkuat peran tokoh agama sebagai mitra strategis dalam edukasi masyarakat. MoU dengan Kanwil Agama tengah disiapkan agar pemuka agama dapat ikut aktif meluruskan misinformasi tentang vaksin.
“Masalah kesehatan bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini tanggung jawab bersama—tokoh agama, akademisi, pemerintah, media, dan LSM. Dengan kolaborasi, kita bisa lawan misinformasi tentang vaksin. Imunisasi adalah proteksi penting bagi masa depan anak,” pungkas Faisal. (Sgh)
