Kehadiran Permendes Sejalan dengan Upaya Gubsu Untuk Membangunan Desa

  • Whatsapp
Gubsu Edy Rahmayadi bersama Mendes PDTT Abdul Halim saat sosialisasi Permendes di Hotel Le Polonia. (indiespot.id/Humas Sumut)

Indiespot.id-Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bumdes dan Sosialisasi Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,  di Hotel Le Polonia & Convention, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (4/11)

Mantan Pangkostrad itu menyambut baik pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bumdes dan Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Menurut Gubsu, pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan visi dan misi Provinsi Sumut yakni Membangun Desa, Menata Kota.

Bacaan Lainnya

“Saya yakin dengan terbangunnya desa, kota pasti tertata. Saya melihat perhatian negara juga begitu besar terhadap pembangunan desa. Setiap tahun, kerap kali meningkatkan dana desa. Mudah-mudahan, dengan adanya Permendes Nomor 13 Tahun 2020 ini sasaran-sasaran pembangunan desa khususnya di Sumut bisa kita maksimalkan,” ungkap Edy.

Sementara itu, menurut Mendes PDTT, pembangunan desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah berjalan selama ini masih memerlukan evaluasi dan berbagai langkah perbaikan. Apalagi, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa masih dinikmati kalangan tertentu saja seperti aparat desa. Untuk itu, kedepan program-program pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat.

Gubsu Edy Rahmayadi mengapresiasi program pemerintah pusat dengan adanya sosialisasi Permendes 13/2020 oleh Mendes PDTT. (indiespot.id/Humas Sumut)

“Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa terutama golongan terbawah tanpa ada yang terlewat. No one left behind. Kemudian, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 akan menjadi panduan yang memudahkan tujuan-tujuan pembangunan desa,” terang Abdul Halim.

Sosialisasi BUMDes

Mendes PDTT Abdul Halim juga menyosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Asumsi dasar amanah Undang-Undang Cipta Kerja Terkait BUMDes adalah penegasan BUMDes sebagai entitas baru badan hukum. BUMDes dapat menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau layanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

“BUMDes kedepan diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Perlu ditekankan bahwa satu desa hanya boleh membentuk satu BUMDes dan tidak boleh menjalankan usaha yang sudah dijalankan warga. Desa dapat menjalin kerja sama dengan desa lain dan membentuk BUMDes bersama (BUMDesma). Misalnya, desa di Sumut bisa kerja sama dengan desa di Sulawesi Utara. Satu desa bisa memiliki banyak BUMDesma,” ungkap Abdul. (E4)