Menyoroti Isu Lingkungan Dari UU Cipta Kerja, Hilangnya Komisi Amdal Dari Pasal

  • Whatsapp
Sausana pemandangan kebun kopi di bawah kaki gunung Sinabung, Siosar, Kabanjahe. (indiespot.id/irfan)

Indiespot.id-Medan, Disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR, menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai pihak. Isu lingkungan menjadi salah satu hal yang paling disorot.

Pasalnya dalam pasal UU Cipta Kerja, ada perubahan aturan yang dinilai krusial ialah penghilangan Komisi Penilai Amdal (Analisis dampak lingkungan).

Bacaan Lainnya

Pada Pasal 29 UU 32/2009 menyebutkan, dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Namun telah diganti dengan Pasal 24 UU Cipta Kerja membentuk Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat yang bertugas menguji kelayakan lingkungan hidup. Tim lembaga tersebut terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengaku, paham akan kritikan mengenai aturan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam UU Cipta Kerja.

Menurut Rosan, keberadaan AMDAL tetap ada namun proses pemanfaatannya saja yang disederhanakan.

“Memang mereka mengkhawatirkan soal AMDAL, itu kan tetap ada terutama menyangkut 3 hal, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan ini tetap ada,” ujar Rosan dikutip dari detikfinace. Jumat (9/10).

Tetapi memang disesuaikan risk based approach-nya, risikonya yang paling tinggi yang mana. Jadi tetap ada bukan dihilangkan, yang mereka khawatirkan risk based approach penilaiannya seperti apa,” ujarnya.

Dengan adanya penyederhanaan AMDAL ini, dikatakan Rosan, para investor yang ingin menanamkan modalnya di tanah air tidak perlu membuat berkali-kali.

“Yang disimplifikasi kalau kita sudah buat AMDAL, satu AMDAL bisa berlaku untuk semua, jadi tidak pemerintah pusat meminta, masuk ke daerah minta lagi, itu yang dikurangi bukan berarti AMDAL-nya hilang, tapi satu AMDAL bisa semuanya. Ini yang disimplifikasi bukan berarti AMDAL hilang,” ungkap Rosan.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Hindun Mulaika, turut mempermasalahkan proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat.

“Bagian ini kemudian dibatasi hanya untuk mereka yang terdampak langsung. Nah, soal terdampak langsung ini menjadi perdebatan besar,” ujar Hindun, dikutip dari Katadata.

Masyarakat pun tak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal dalam aturan baru tersebut. Pelemahan aturan lingkungan hidup ini, menurut Greenpeace, seharusnya tidak dilegalkan secara hukum. 

Pemerintah harus belajar untuk merevisi undang-undang yang memiliki urgensi sangat penting. Jangan sampai aturan baru justru tidak menyelesaikan masalah di lapangan.

“Konflik agraria dan kasus perebutan lahan hampir terjadi proyek besar. Artinya, ada masalah yang tidak selesai,” sambung Hindun. (E4)