Indiespot,id Medan – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara memaparkan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025.
Penyampaian ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Nofiansyah, didampingi para Kepala Kantor Wilayah dari seluruh unit eselon I di Sumut.
Dalam paparannya, Nofiansyah menegaskan bahwa kinerja APBN di Sumatera Utara terus dijaga agar berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi lintas instansi, kata dia, menjadi kunci agar program pemerintah mampu mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hingga akhir November 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp16,05 triliun. Realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp9,69 triliun atau 93,22 persen dari pagu, yang digunakan antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, THR, dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.
Sementara itu, Belanja Barang telah terealisasi Rp5,08 triliun atau 69,54 persen dari pagu. Dana ini dialokasikan pada berbagai program prioritas, seperti infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan program JKN, pendidikan tinggi, penegakan hukum, hingga program ketahanan pangan.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), realisasi di Sumatera Utara telah mencapai Rp39,20 triliun atau 90,55 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp25,27 triliun atau 95,38 persen dari pagu yang tersedia.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang digunakan antara lain untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk BOS dan BOK, sudah terealisasi sebesar Rp7,69 triliun atau 90,58 persen. Sementara itu, Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp3,42 triliun atau 74,68 persen dari total pagu.
Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sebesar Rp2,02 triliun atau 76,04 persen dari pagu, dan Insentif Fiskal terealisasi Rp213,67 miliar atau 92,05 persen. Untuk DAK Fisik, realisasi sementara berada di angka Rp599,86 miliar atau 70,41 persen dari pagu.
Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara hingga November 2025 menunjukkan tren positif. Total penyaluran KUR mencapai Rp13,88 triliun yang mengalir kepada 233.579 debitur, atau sekitar 20,14 persen dari total pelaku UMKM di Sumut.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp785,40 miliar kepada 130.862 debitur. Skema pembiayaan ini diharapkan semakin memperkuat permodalan usaha kecil dan mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.
Dari sisi penerimaan negara, total penerimaan pajak di Sumatera Utara tercatat mencapai Rp20,6 triliun yang berasal dari Kanwil DJP Sumut I dan Sumut II. Penerimaan ini didominasi oleh PPh Nonmigas sebesar Rp10,9 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp8,8 triliun.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan di Sumatera Utara mencapai Rp3,22 triliun atau 141,36 persen dari target APBN. Realisasi Bea Masuk mencapai Rp550,52 miliar, sementara Bea Keluar tercatat sebesar Rp2,16 triliun atau 607,95 persen dari target, dipengaruhi kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya.
Hingga November 2025, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp506,33 miliar atau 99,95 persen dari target. Namun, capaian ini turut dipengaruhi menurunnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) sebesar 29 persen serta Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang turun 6 persen akibat melemahnya konsumsi.
Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Realisasi PNBP mencapai Rp3 triliun atau 129,99 persen dari target Rp2,31 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh PNBP Lainnya sebesar Rp1,49 triliun dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,52 triliun.
Selain itu, PNBP dari sektor aset, piutang, dan lelang tercatat mencapai Rp104,5 miliar atau 112,70 persen dari target sebesar Rp92,71 miliar. PNBP dari aset berkontribusi Rp52,2 miliar, sementara PNBP piutang negara tercatat Rp157 juta dan PNBP dari lelang mencapai Rp52 miliar.
Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja APBN di Sumatera Utara hingga November 2025 masih terjaga baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Pemerintah berharap sinergi antarinstansi terus diperkuat agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat. (Sgh)
