INDIESPOT,CO.ID MEDAN – Kalimat dalam undangan konferensi pers yang disebarkan oleh seorang humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumatera Utara menuai sorotan tajam dari publik. Ungkapan yang dianggap kurang pantas tersebut memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan jurnalis serta masyarakat luas Kota Medan.
Menanggapi polemik ini, pengamat politik Ara Auza menekankan krusialnya kehati-hatian dalam merangkai setiap pesan, terutama dalam konteks komunikasi eksternal sebuah lembaga pemerintahan.
“Komunikasi melalui media sosial memiliki keterbatasan yang signifikan. Risiko terjadinya kesalahpahaman menjadi tinggi, terlebih lagi jika pesan yang disampaikan tidak jelas dan kurang bijak,” jelas Ara pada Kamis (8/5/2025).
Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa untuk menilai apakah pernyataan humas tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan verbal, diperlukan pengkajian konteks secara menyeluruh. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa seorang humas memiliki tanggung jawab untuk mengukur dampak dari setiap kata yang dipilih.
“Dalam ranah kehumasan, pemilihan diksi memegang peranan yang sangat penting. Perbedaan dalam pemilihan kata dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda pula dan berpotensi menimbulkan dampak besar bagi citra institusi,” tegasnya.
Ara juga mendorong agar lembaga-lembaga pemerintah memiliki standar kompetensi yang jelas bagi para humas dalam berinteraksi dengan publik. “Mengingat bahwa tingkat sensitivitas setiap individu berbeda, keberadaan panduan yang jelas menjadi esensial untuk memastikan komunikasi yang terjalin tidak menyinggung pihak manapun,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak Kemenkeu Sumut melalui perwakilannya, Nugraha, telah menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jurnalis terkait polemik undangan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa redaksi dalam undangan itu dibuat sebagai respons terhadap insiden yang terjadi pada Januari lalu. Dalam insiden tersebut, seorang wartawan yang tidak terdaftar dalam grup resmi diduga memaksa meminta uang transportasi dan menunjukkan perilaku kasar kepada staf Kemenkeu.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila redaksi tersebut menimbulkan ketersinggungan. Kami mempersilakan rekan-rekan jurnalis untuk hadir tanpa perlu mengisi tautan yang disertakan,” jelas Nugraha. (Sgh)
