Satgassus Mabes Polri Pantau Langsung Proyek PEN di 3 kabupaten Sulawesi Selatan

  • Whatsapp
Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau langsung sejumlah pekerjaan proyek pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. (Dok. Kepolisian Republik Indonesia)

INDIESPOT.ID, Provinsi Sulawesi Selatan – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau langsung sejumlah pekerjaan proyek pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Adapun tiga kabupaten itu, yakni Kabupaten Gowa, Takalar dan Bulukumba.

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dipimpin Hotman Tambunan yang beranggotakan A. Damanik, Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Yulia Anastasia Fuada, Andi Rachman, Nita Adi Pangestu, Adi Prasetyo dan Erfina. Sebagaimana diketahui bahwa diantara tim merupakan mantan penyidik dan penyelidik senior di KPK.

Bacaan Lainnya
Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau langsung sejumlah pekerjaan proyek pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. (Dok. Kepolisian Republik Indonesia)

“Pemantauan dilakukan mulai tanggal 10-14 Oktober 2022,” ujar Hotman dalam rilis yang diterima.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan lapangan, Hotman menyatakan bahwa Kabupaten Bulukumba tidak mendapatkan pinjaman dana PEN. Hal ini karena Bulukumba tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, padahal sebenarnya segala persyaratan dan kriteria telah dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Bulukumba.

Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau langsung sejumlah pekerjaan proyek pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. (Dok. Kepolisian Republik Indonesia)

Rencananya pinjaman PEN tersebut akan digunakan oleh Pemda Kabupaten Bulukumba untuk pembangunan pasar dan berdasarkan inspeksi Tim Mabes Polri, pasar di Kabupaten Bulukumba tersebut sudah seharusnya diperbaiki atau dibangun baru sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Satgassus akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme persetujuan pinjaman daerah,” terang Hotman.

Sementara di Kabupaten Takalar dana pinjaman daerah PEN digunakan untuk peningkatan pembangunanan jalan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau langsung sejumlah pekerjaan proyek pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. (Dok. Kepolisian Republik Indonesia)

Namun dari hasil pemantauan di lapangan, progres pekerjaan pembangunan jalan maupun pembangunan RSUD masih terlambat, sehingga serapan anggaran masih rendah.

Untuk pembangunan RSUD, secara khusus Satgassus meminta agar pekerjaannya lebih dipercepat mengingat masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan secara intens agar berkoordinasi dgn PT. SMI terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan perubahan pembiayaan.

Satgassus meminta kepada Sekda, Inspektorat, Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan Kabupaten Takalar untuk memantau lebih sering dan lebih ketat agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat spesifikasi dan tepat waktu.

Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau langsung sejumlah pekerjaan proyek pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. (Dok. Kepolisian Republik Indonesia)

Begitu juga untuk pembangunan RS, secara khusus Satgassus meminta agar pekerjaannya lebih dipercepat mengingat masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan secara intens agar berkoordinasi dgn PT. SMI terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan perubahan pembiayaan.

Sama halnya di Takalar, di Kabupaten Gowa
dana pinjaman PEN juga digunakan untuk pembangunan pasar dan peningkatan jalan. Pada pembangunan pasar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian spesifikasi, sedangkan untuk pekerjaan peningkatan jalan relatif sudah baik hanya perlu dipercepat mengingat kontrak akan berakhir di Desember 2022.

“Kita juga mengingatkan agar koordinasi yang intens antara dinas, kontraktor dan pengawas, mengingat sumber dana untuk pekerjaan proyek ini berasal dari pinjaman daerah dalam situasi kedaruratan,” ungkap Hotman.

Dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan dengan tiga pemerintah daerah di Sulsel ini, Satgassus akan melakukan review lebih lanjut. Sehingga dana pinjaman daerah khususnya pinjaman daerah dalam rangka PEN benar-benar tepat sasaran, dilaksanakan tepat waktu sehingga dampaknya bisa cepat cepat dirasakan oleh masyarakat dan juga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Yudi Purnomo Harahap, Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga merupakan anggota Satgassus menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan dan pencegahan korupsi ini merupakan perintah Kapolri karena Kapolri sangat peduli dan perhatian terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan sendirinya akan mendukung penguatan perekonomian nasional

“Sehingga memerintahkan Satgassus pencegahan korupsi mengawal proyek yang dibiayai oleh pinjaman PEN daerah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang bisa menghambat pergerakan perekonomian yang saat ini sedang bangkit,” katanya. (Ika)

Pos terkait