KPK Tetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka, Diduga Terima Suap Senilai 4,8 Miliar

  • Whatsapp
Menteri Perikanan dan kelautan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Indiespot.id/Humas KPK)

Indiespot.id-Jakarta. KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap izin ekspor benih lobster, Rabu (25/11) malam.

Enam orang tersebut yakni Staf Khusus Menteri KP, Safri; Staf Khusus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta; Pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi; Staf istri Menteri KP, Ainul Faqih; Amiril Mukminin; dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito.

Bacaan Lainnya

“KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai Rp 4,8 miliar terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Edhy turut hadir dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan posisi membelakangi kamera.

Dalam pengumuman tersangka, KPK pun memamerkan barang sitaan dari hasil OTT. Termasuk barang-barang mewah yang dibeli di Honolulu, Hawaii.

Konferensi Pers terkait OTT Menteri Perikanan dan Kelautan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (25/11) (Indiespot.id/Youtube: Kumparan)

“Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF (Staf istri Edhy Prabowo), Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV,” terang Nawawi.

Deputi Penindakan KPK, Irjen Karyoto, menduga suap tersebut tak hanya berasal dari 1 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai eksportir benih lobster. Sejauh ini, KPK baru menemukan satu perusahaan yang diduga menyuap Edhy yakni PT Dua Putra Perkasa.

Suap diduga diberikan Direktur PT DPP, Suharjito, kepada Edhy senilai USD 100 ribu atau sekitar 1,41 miliar pada Mei 2020. Sedangkan sisanya Rp 3,4 miliar diduga berasal dari beberapa perusahaan lain.

“Ini baru satu kejadian pintu masuk, kan ada beberapa perusahaan yang ada. Nanti akan kita list berapa perusahaan yang mendapatkan izin dari proses ini,” ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam. (EA)