OJK, Kemenko Perekonomian, dan Kemendagri Perkuat Pemerataan Akses Keuangan Nasional

  • Whatsapp

 

Indiespot,id Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh Indonesia.

Bacaan Lainnya

Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan serta mendukung program prioritas Pemerintah sesuai visi Asta Cita.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamen Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Airlangga menegaskan bahwa TPAKD memegang peran penting sebagai instrumen percepatan inklusi keuangan nasional yang menjadi indikator utama stabilitas ekonomi makro.

“Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang sejalan dengan program Asta Cita. Ke depan, TPAKD diharapkan turut mendukung agenda prioritas seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi dengan memperluas ekosistem akses keuangan, khususnya untuk pembiayaan UMKM.

Ia juga menekankan empat langkah strategis: penguatan infrastruktur digital keuangan, peningkatan literasi dan pelindungan konsumen, keberlanjutan kegiatan TPAKD, serta peningkatan kapasitas anggotanya agar adaptif terhadap perubahan ekonomi dan inovasi keuangan.

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi menyoroti capaian signifikan TPAKD dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Hingga kini, program Kredit Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, serta pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total pelajar Indonesia, dan Laku Pandai telah hadir di 72.353 desa.

Wamen Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat literasi serta inklusi keuangan.

“Kolaborasi nyata diharapkan dapat membuat rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai arah kebijakan penguatan ekosistem akses keuangan di daerah. Selain itu, Rakornas turut memberikan TPAKD Award 2025 kepada lima provinsi dan sepuluh kabupaten/kota terbaik yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. (Red/Sgh)

 

Pos terkait