Ahli Pidana di Sidang Bansos Labusel: Menjalankan Perintah Tidak Otomatis Masuk Kategori Turut Serta Korupsi

Medan, Indiespot.id – Ahli hukum pidana dari Universitas Dharmawangsa, Dr. Rina Melati Sitompul, SH, MH, menjelaskan perbedaan pembantuan dan turut serta dalam tindak pidana saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.
Dalam persidangan di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (16/11), Rina menegaskan bahwa seseorang yang menjalankan perintah pihak lain tidak otomatis dapat dikategorikan turut serta dalam tindak pidana korupsi.
“Penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan pengetahuan, kehendak, motif, tujuan, serta kualitas perbuatan masing-masing pihak,” katanya di hadapan majelis hakim diketuai Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan.
Rina menjelaskan, kedudukan penyertaan dalam perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta memiliki dua model, yakni pertanggungjawaban yang berdiri sendiri dan pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri.
Pertanggungjawaban yang berdiri sendiri dapat dilihat dari rangkaian kehendak masing-masing pihak hingga tercapainya tujuan tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri dilihat dari kedudukan orang yang menggerakkan pelaku serta tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
“Dengan demikian, kedudukan dan beban pertanggungjawaban yang dikenakan kepada masing-masing pihak dapat berbeda,” jelasnya.
Berdasarkan uraian delik yang didakwakan, Rina menilai perbuatan terdakwa Andri Budiana alias Itong lebih dominan mengarah pada bentuk pembantuan daripada turut serta.
“Artinya, sumbangsih perbuatan yang dituduhkan, termasuk kualitas perbuatannya, bukan merupakan komponen yang menentukan timbulnya akibat. Sebab, tanpa peranan dia (terdakwa), akibat kerugian itu bisa saja tetap terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penentuan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana harus melihat apakah sejak awal yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki terjadinya tindak pidana atau hanya menjalankan pekerjaan atas permintaan orang lain.
Seseorang yang memberikan bantuan tanpa mengetahui adanya niat jahat dari pihak yang meminta bantuan tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku yang turut serta.
Keterangan ahli tersebut didalami tim advokat terdakwa, David Siagian, SH, dan Kondios M. Pasaribu, SH, MH, terkait penerapan pasal yang didakwakan kepada klien mereka.
Tim advokat menyebut Andri bukan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia disebut hanya menjalankan pekerjaan teknis berupa membantu pembuatan dan mengunggah dokumen perusahaan ke katalog elektronik atau e-katalog Dinas Sosial Kabupaten Labusel atas permintaan saksi Bripka Yasir Mukhtadi Lubis.
Pihaknya juga mempertanyakan penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Menanggapi hal tersebut, Rina menjelaskan bahwa penerapan pasal penyalahgunaan kewenangan harus membuktikan adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya, kemudian disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Dalam persidangan itu, advokat Kondios M. Pasaribu juga menjelaskan bahwa kliennya menerima uang sekitar Rp18 juta dari CV Sri Rezeki sebagai pembayaran atas pekerjaan teknis terkait pengadaan melalui e-katalog.
Menurut mereka, uang tersebut merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan Andri, bukan pemberian karena memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam proses pengadaan.
Berdasarkan penilaiannya terhadap uraian perbuatan yang didakwakan, Rina berpendapat keterlibatan Andri lebih mengarah pada bentuk pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Namun, unsur pembantuan tersebut tetap harus dibuktikan dalam persidangan.
“Menurut saya, penuntut umum keliru menerapkan pasal dan cenderung bisa divonis onslag,” katanya.
Sebelumnya, JPU dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bansos Labusel tersebut mendakwa lima terdakwa, yakni mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Labusel Nurhamimah, Pauji Siregar selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rully Novanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Andri Budiana alias Itong, serta Himalayani Nasution selaku Direktur CV Sri Rezeki.
Para tedakwa didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos Tahun Anggaran 2024. Dalam dakwaan, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp1,9 miliar.(aww)
Rekomendasi Untuk Anda
10 Tempat Pancing Medan yang Nyaman untuk Bersantai, Cocok Juga untuk Keluarga
- 16 Oktober 2026 19:26 WIB
Medan, Bagi masyarakat yang memiliki hobi memancing, mencari tempat pancing Medan yang nyaman dan memiliki suasana menyenangkan bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang. Selain menjadi aktivitas untuk menyalurkan hobi, memancing juga bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Di Kota Medan dan daerah sekitarnya, terdapat sejumlah kolam pemancingan yang bisa […]
PNS Tewas Usai Toyota Veloz Tabrak Truk di Tol Medan-Tebing Tinggi, Sopir Truk Kabur
- 15 Oktober 2026 23:38 WIB
SERDANG BEDAGAI – Kecelakaan maut yang melibatkan mobil Toyota Veloz dan truk tronton terjadi di Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Minggu (4/10/2026) dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama M Nuh (51) tewas di tempat. Sementara itu, sopir […]
Jangan Asal Klik! Ini Ciri-Ciri Link Penipuan di WhatsApp
- 15 Oktober 2026 17:35 WIB
Medan, Indiespot.id – Pengguna WhatsApp perlu semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan tautan atau link palsu. Pelaku biasanya mengirimkan pesan dengan berbagai alasan, mulai dari informasi paket yang tertunda, undangan pernikahan digital, hadiah gratis, tagihan, hingga pemberitahuan bantuan sosial. Jika tidak berhati-hati, korban bisa kehilangan akses ke akun WhatsApp, bahkan berisiko mengalami […]
Asap Kiriman dari Sumsel dan Kalimantan Selimuti Sumut
- 15 Oktober 2026 18:48 WIB
Medan, Indiespot.id – Kabut asap kembali menyelimuti seluruh wilayah Sumatera Utara pada Kamis (15/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut kabut tersebut merupakan asap kiriman dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan. “Dari analisis, angin bertiup dari arah timur-tenggara menuju barat laut lalu ke utara. Pola pergerakan angin tersebut mengindikasikan bahwa sebaran asap di Sumut […]
Adira Finance Hadirkan Promo Pembiayaan di Medan
- 10 November 2026 18:37 WIB
MEDAN – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) menghadirkan Adira Expo Semarak Promo HUT ke-36 di Mall Ringroad City Walks Medan pada 13–15 November 2026. Pameran ini menawarkan beragam solusi pembiayaan, mulai dari kendaraan bermotor, pembiayaan multiguna, hingga pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Mengusung tema “Melangkah Bersama, Lebih Bermakna”, kegiatan ini […]
Aksi Pencurian di Gereja Deli Serdang Terbongkar, TV hingga Gitar Listrik Raib Digondol Maling
- 13 Oktober 2026 15:08 WIB
Deli Serdang, Indiespot.id – Peristiwa pencurian melanda Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) yang berlokasi di Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu (4/10/2026). Sejumlah barang berharga inventaris gereja, mulai dari televisi hingga seperangkat alat musik, lenyap digondol pelaku. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol M. Isral, mengungkapkan bahwa kejadian ini pertama […]
Polisi Grebek Markas Judi Online Jaringan Kamboja di Medan, 5 Kasir Diciduk
- 27 Oktober 2026 01:18 WIB
MEDAN — Direktorat Reserse Siber Polda Sumatra Utara membongkar praktik judi online jaringan Kamboja yang beroperasi di salah satu apartemen di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus lima orang pengelola berinisial HH, MRL, RHS, SH, dan WAS. Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini […]
Bobby Jajaki Kerja Sama Jepang untuk Pengembangan SDM dan Budidaya Lobster di Nias
- 13 Oktober 2026 14:31 WIB
Medan, Indiespot.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjajaki peluang kerja sama dengan Jepang di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan perikanan, khususnya budidaya lobster di Kepulauan Nias. Peluang tersebut dibahas Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi Konsul Jenderal Jepang untuk Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Furugori Toru, di Kantor Gubernur Sumut, […]
