Ada Rujukan KSP dan Menteri ATR, Kuasa Hukum Pertanyakan Dalil Gugatan PTPN I

Medan, Indiespot.id – Kuasa hukum warga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Hartanta Sembiring, mempertanyakan dalil gugatan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I terkait 53 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan di sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 92/Sei Mencirim.

Menurut Hartanta, persoalan 53 SHM tersebut telah diketahui sebelumnya dan bahkan telah menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemerintah pusat, termasuk adanya rujukan dari Kantor Staf Presiden (KSP) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ia menilai gugatan PTPN I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan seolah-olah menggambarkan perusahaan baru mengetahui keberadaan sertifikat hak milik di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim.

Padahal, kata Hartanta, persoalan tersebut sebelumnya telah diketahui pihak perusahaan dan sempat dibahas dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemerintah pusat.

“Sebenarnya mereka ini kan sudah tahu persoalan HGU Nomor 92. Tetapi, lagi-lagi seolah-olah mengelabui dengan surat baru mempertanyakan kepada BPN, seolah-olah baru tahu ada Hak Milik di atas HGU. Nah, digugatlah kami dan timbullah permasalahan ini,” kata Hartanta kepada wartawan, Jumat (13/11).

Menurutnya, dua surat resmi dari KSP dan Menteri ATR/BPN tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya telah dibahas di tingkat pemerintah pusat.

“Namun, PTPN justru menggugat ke PTUN seolah-olah persoalan ini baru terjadi dan mengabaikan kesepakatan perdamaian yang sudah ada,” ujarnya.

Hartanta juga mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut. Menurutnya, Majelis Hakim PTUN Medan seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan pihaknya terkait persyaratan administratif gugatan sebelum melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian.

Ia menyinggung proses pemeriksaan awal perkara, termasuk ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam peradilan tata usaha negara.

“Kalau di TUN ini kan ada jangka waktunya 90 hari. Wajib diajukan gugatan TUN apabila telah diketahui ada HGB, ada Hak Milik, ada SK dan segala macam. Kalau lewat dari 90 hari, maka secara administrasi pihak penggugat tidak bisa lagi mengajukan keberatan terhadap SK itu,” katanya.

Hartanta mengatakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan agar aspek administratif gugatan terlebih dahulu diperiksa. Ia juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana disampaikannya dalam persidangan.

Namun, keberatan tersebut tidak menghalangi kelanjutan pemeriksaan perkara. Eksepsi yang diajukan pihaknya juga telah ditolak Majelis Hakim.

“Harusnya diperiksa dulu apakah secara administrasi perkara ini dapat atau tidak dilanjutkan, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan. Tetapi hakim melanjutkan,” ujarnya.

Hartanta mengatakan persidangan lanjutan perkara tersebut berlangsung pada Kamis (12/11) dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.

Dalam perkara ini, secara formal PTPN I menggugat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, bukan menggugat warga secara langsung. Namun, karena sertifikat yang dipersoalkan diterbitkan atas nama masyarakat, para pemegang SHM menjadi tergugat intervensi sebagai pihak yang kepentingannya terdampak dalam perkara tersebut.

Berdasarkan dokumen gugatan, PTPN I mendalilkan 53 SHM yang menjadi objek sengketa diterbitkan di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim. Perusahaan menyatakan HGU tersebut masih berlaku hingga 8 Juni 2028.

PTPN I juga mendalilkan adanya tumpang tindih hak atas tanah. Berdasarkan peta telaah spasial HGU Nomor 92/Sei Mencirim yang disebut dalam gugatan, terdapat 56 sertifikat hak milik di dalam sebagian areal HGU, dengan 53 di antaranya menjadi objek sengketa.

Dalam gugatannya, PTPN I menilai penerbitan 53 SHM tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak perusahaan sebagai pemegang HGU. Perusahaan juga mempersoalkan proses penerbitan sertifikat dan menyatakan bidang-bidang tanah yang disengketakan berada di dalam areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim.

Namun, Hartanta berpandangan persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari aspek tumpang tindih lahan dan status HGU. Menurutnya, proses penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya melibatkan pemerintah pusat juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara.

Ia mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk jajaran PTPN dan Kementerian BUMN.

“Persoalan ini kan persoalan nasional waktu itu. Direktur Utamanya sudah, Menteri BUMN-nya sudah, semua sudah membuat kesepakatan dulu,” katanya.

Hartanta menilai kelanjutan gugatan tanpa mempertimbangkan proses penyelesaian yang telah dibangun sebelumnya berpotensi mengesampingkan kesepakatan bersama tersebut.

“Ketika perkara ini dilanjutkan, sementara keputusan bersama sudah ada, berarti seolah-olah kesepakatan bersama yang dulu tidak lagi menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya berharap Majelis Hakim PTUN Medan dapat memeriksa perkara secara objektif dan cermat dengan mempertimbangkan seluruh dokumen, termasuk surat dari KSP dan Menteri ATR/BPN serta latar belakang penyelesaian konflik agraria tersebut.

“Kami berharap majelis hakim dapat melihat secara objektif dan cermat bahwa kasus ini sudah memiliki landasan penyelesaian dari lembaga kepresidenan dan kementerian terkait, demi menghadirkan keadilan bagi warga,” pungkasnya. (aww)