Site icon Indiespot.id

387 Kasus Suspek Campak di Sumut, IDAI Desak Pemerintah Perkuat Imunisasi Massal

Indiespot,id Medan – Lonjakan kasus campak pada awal tahun 2026 menjadi peringatan serius bagi sistem kesehatan nasional.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara menilai meningkatnya kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi tersebut menunjukkan masih rapuhnya ketahanan kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan anak.

Ketua IDAI Sumut, dr. Rizky Adriansyah, Sp.A(K), mengatakan kejadian luar biasa (KLB) campak yang muncul di berbagai daerah tidak hanya sekadar persoalan angka kasus, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya sistem deteksi dini dan program imunisasi.

Menurutnya, secara global dunia medis tengah bergerak menuju eliminasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Namun di Indonesia, kasus campak justru kembali meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan kesehatan anak.

“Ledakan kasus ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan kesehatan kita masih rapuh. Narasi transformasi kesehatan tidak akan bermakna jika penyakit seperti campak kembali mewabah,” ujar dr. Rizky.

Ia menyoroti lemahnya sistem surveilans di tingkat layanan kesehatan primer seperti puskesmas. Munculnya ratusan hingga ribuan kasus dalam waktu singkat dinilai menjadi indikasi bahwa deteksi dini tidak berjalan efektif sehingga respons baru dilakukan ketika kasus sudah meluas.

Padahal, campak bukan sekadar penyakit demam dan ruam pada anak. Penyakit ini berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga radang otak yang dapat mengancam masa depan anak-anak.

Dr. Rizky menilai pemerintah tidak seharusnya hanya menyalahkan rendahnya cakupan imunisasi atau penolakan orang tua terhadap vaksin.

Menurutnya, permasalahan utama sering kali berada pada tata kelola program imunisasi yang belum berjalan optimal.

“Banyak orang tua sebenarnya ingin memvaksinasi anaknya, tetapi sering terkendala logistik vaksin yang kosong, jadwal posyandu yang tidak konsisten, hingga keterbatasan tenaga vaksinator,” katanya.

Selain itu, strategi komunikasi kesehatan kepada masyarakat juga dinilai masih belum efektif. Kurangnya edukasi yang menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput membuat sebagian masyarakat masih ragu terhadap vaksinasi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumatera Utara hingga Maret 2026, tercatat 387 kasus suspek campak dan 18 kasus positif. Kondisi tersebut bahkan mendorong penetapan status KLB di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Menurut dr. Rizky, situasi ini cukup memprihatinkan karena kedua wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di Sumatera Utara. Tingginya angka kasus menunjukkan bahwa upaya pencegahan di layanan kesehatan primer belum berjalan maksimal.

Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya kasus campak berpotensi menambah beban rumah sakit rujukan, seperti RSUP H. Adam Malik, yang seharusnya lebih fokus menangani kasus penyakit yang lebih kompleks.

Untuk mengatasi situasi tersebut, IDAI Sumut mendorong pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret. Salah satu upaya yang dinilai mendesak adalah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal di wilayah yang mengalami KLB.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuka data secara transparan agar berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, dapat membantu memetakan intervensi kesehatan secara lebih efektif.

“Campak adalah penyakit yang dapat dicegah. Jika pada tahun 2026 masih terjadi kematian atau kecacatan akibat campak, itu menjadi pengingat bahwa kita semua harus memperkuat kembali benteng perlindungan kesehatan anak,” pungkasnya. (Sgh)