INDIESPOT.ID-Edy Rahmayadi telah resmi diusung sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) oleh DPP PDI Perjuangan dalam gelaran Pilkada Sumut, 27 November mendatang. Rekomendasi dukungan itu diserahkan langsung Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Edy Rahmayadi, Rabu, 14 Agustus, di Jakarta.
Menanggapi itu, Politisi PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyampaikan, setidaknya ada 8 alasan dan pertimbangan bagi partai berlambang banteng mendukung mantan Pangkostrad itu maju untuk periode kedua di Pilkada 2024.
Menurut Sutrisno, pertama, bahwa Edy Rahmayadi satu-satunya warga negara Indonesia yang berani, bernyali, dalam menghadapi menantu presiden. Meski sebelumya dikritik, Edy Rahmayadi menyatakan bukan hanya mantu presiden, kalau boleh mantu malaikat pun akan dilawan.
“Kedua, bahwa Edy Rahmayadi memiliki pengalaman sebagai gubernur Sumatera Utara (2018-2023). Meski bukan anak, menantu, atau cucu presiden, Edy dipilih mayoritas warga Sumatera Utara pada Pilgub Sumut 2018 mengalahkan calon PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus,” kata Sutrisno, di Medan, Kamis 15 Agustus.
Ketiga, kata Sutrisno, Edy Rahmayadi dinilai sebagai sosok yang bersih. Namanya tidak pernah disebut dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi baik terkait APBN, APBD apalagi menyangkut pengelolaan tambang.
Sedangkan, Edy Rahmayadi dan istrinya tidak terkait ‘Blok Sumut’ menyangkut izin usaha pertambangan (IUP), maupun penyeludupan nikel. Keempat, bahwa Edy Rahmayadi dinilai mampu merawat dan mengelola dinamika politik Sumut.
“Proses politik di DPRD Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik karena seluruh aspirasi politik melalui pokok- pokok pikiran DPRD diakomodasi dan difasilitasi. Jika Pilkada digelar hari ini, maka dapat dipastikan 100 anggota DPRD Provinsi Sumut akan memilih Edy Rahmayadi,” ungkapnya.
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini mengatakan, di poin kelima Edy Rahmayadi dinilai mampu mengelola provinsi ini dengan baik. Semua Ormas, OKP, dan kelompok aspirasi masyarakat lainnya dibuat tertib.
“Fasilitasi dana hibah sesuai ketentuan dari APBD Provinsi melalui biro kesejahteraan sosial kepada Ormas dan kelompok masyarakat aman dan tertib,” sebutnya.
Keenam, lanjut Sutrisno, bahwa Edy Rahmayadi memiliki gaya komunikasi publik yang terbuka, khas Sumut. Meski latar belakang militer, Edy Rahmayadi justru mampu berkelakar, egaliter, spontan, dan menarik bagi media pers.
“Edy Rahmayadi tanpa fasilitas VVIP berupa pasukan pengaman gubernur (Paspamgub) yang membuatnya tidak berjarak kepada siapapun,” tegasnya.
Sedangkan ketujuh, ujar Sutrisno meski Edy Rahmayadi kerap dikritik, didemo oleh aktivis gerakan mahasiswa, belum pernah ada aktivis mahasiswa di Medan dan Sumut yang dijebak dengan suap melalui staf maupun pejabat di lingkungannya.
“Tidak ada aktivis gerakan mahasiswa di Medan dan Sumut yang di OTT-kan oleh staf Edy Rahmayadi akibat kritik dan demo,” sebutnya.
Kedelapan, kata Sutrisno, Edy Rahmayadi sosok yang loyal dan royal kepada semua partai politik pendukungnya. Sejumlah fasilitas dan kantor partai politik pendukungnya (yang lama) pernah disewa, difasilitasi oleh Edy Rahmayadi.
“Maka pernyataan Edy Rahmayadi pada Apel Siaga Satgas PDI Perjuangan Sumut kemaren, menegaskan bahwa dirinya bukan tipe penghianat adalah deklarasi kesetiaannya kepada PDIP,” sebutnya.
Sutrisno juga menjelaskan, Edy Rahmayadi dengan seluruh rekam jejak, masa lalu, dan pengalamannya tentu tidak sempurna. Namun atas semua pertimbangan yang matang DPP PDIP akhirnya memberinya rekomendasi.
“Maka menjadi kewajiban dari seluruh kader PDIP mensosialisasikan Edy Rahmayadi kepada warga Sumut. Selamat berjuang, Satyam Eva Jayate,” pungkasnya. (sat)