INDIESPOT.ID, Jawa Timur – Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri memonitoring dan mengevaluasi sejumlah proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 di Jawa Timur, pada 16-20 Oktober 2023
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Harun Al Rasyid (eks Raja OTT KPK) bersama Andre Dedy Nainggolan (eks Penyidik KPK), Airien Marttanti Koesniar, Panji Prianggoro dan Heryanto. Mereka ditugaskan melakukan pemantauan bersama dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kementerian PUPR dipimpin oleh Irma Rahmawati dan Arie Prasetio Sugeng serta tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Bengawan Solo dan Brantas didampingi oleh Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, Baju Trihaksoro, Sekretaris Kadis PU SDA Fauzy Nasruddin, Kabid Irigasi Moh. Fajar Taufiq, Kepala Bidang Sungai, Waduk dan Pantai Mohammad Waziruddin,
Pengawas Pengairan Ahmad Efendi, Analis Sumber Daya Air Arwendra Ananta Praya. Sementara itu dari Kabupaten Bangkalan dikepalai oleh PJ. Bupati Bangkalan Arief M Edie, Plt.Kadis PUPR Kab.Bangkalan Rizal Mardiansyah, Plt. Kabid SDA PUPR Bangkalan Ikhtiarini Masiswanti, PPK Diah Fitriana Suryani, Tim Teknis Ruspandi, Novan Sambima, M.Eko Hadi Wibowo dan Irban III Inspektorat Bangkalan A. Rahman Saleh serta Kepala-Kepala UPT, PPK dan pihak kontraktor proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) yang menjadi lokasi sampling Satgassus Pencegahan TPK Mabes Polri.
Anggota Satgassus Yudi Purnomo mengatakan ini merupakan
penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus memantau dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Agar upaya pencegahan Tipikor dapat dilakukan lebih intensif dan massif agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional. Perekonomian masyarakat terus melaju cepat dan proyek-proyek yang ada bisa segera dimanfaatkan bila fisiknya telah diselesaikan. Begitu juga dengan proyek DAK Fisik,” ujar Yudi Jumat (20/10/2023).
Sementara itu Harun Al Rasyid selaku ketua Tim menyatakan
beberapa proyek Infrastruktur yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi adalah:
1. Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Notopuro dengan Nilai Kontrak Rp. 10.909.561.722;
2. Rehabilitasi DI Bulakmojo dengan Nilai Kontrak Rp. 3.856.785.000;
3. Rehabilitasi DI Selowongko dengan Nilai Kontrak Rp. 2.080.209.819;
4. Rehabilitasi DI Klosod dengan Nilai Kontrak Rp. 856.306.170;
5. Rehabilitasi DI Jeruk Taman dengan Nilai Kontrak Rp. 2.239.025.733;
6. Rehabilitasi DI Curah Menjangan dengan Nilai Kontrak Rp. 7.265.004.456;
7. Rehabilitasi DI Brugpurwo dengan Nilai Kontrak Rp. Rp 4.807.309.842;
8. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Jatiroto DAS Bondoyudo Dengan Nilai Kontrak Rp 16.446.860.010;
9. Rehabilitasi DI Tunjung, dengan Nilai Kontrak Rp. 6.569.808.400;
10. Rehabilitasi DI DAM Paorampak dengan Nilai Kontrak: Rp. 565.182.000;
11. Rehabilitasi DI Sbr Buluh Nilai Kontrak : Rp. 410.530.600;
Menurut Harun proyek peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi
dan Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik,namun ada beberapa catatan diantaranya:
1. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, meskipun masih dalam masa pelaksanaan namun dengan semakin dekatnya pada musim hujan, maka berpotensi pada terhambatnya, bahkan kegagalan penyelesaian pekerjaan dikarenakan adanya kenaikan volume air pada aliran irigasi dimusim hujan.
2. Pada pekerjaan normalisasi daerah irigasi diperlukan solusi untuk penempatan buangan sedimentasi, karena dibeberapa titik, penempatan buangan sedimentasi di tepi berpotensi menimbulkan permasalahan baru, antara lain; penimbunan sampah di tepi DI dan potensi sedimentasi akan mengalir kembali ke DI pada saat musim hujan.
3. Pemerintah Provinsi melalui Inspektorat harus melaksanakan monev terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, agar nilai ekonomis dan manfaat pekerjaan dapat diterima oleh Masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat melalui DAK Irigasi ke Pemerintah Daerah.
“Kedepannya diharapkan proyek Daerah Irigasi dapat dilaksanakan secara komprehensif hulu-hilir, serta pemerintah daerah terus dapat berinovasi sehingga permasalahan pengairan dapat dirasakan manfaatnya sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau seperti sekarang, sehingga distribusi air merata dan petani dapat menanam dan panen secara optimal,” ujar Harun,
Harun Al Rasyid juga menambahkan bahwa disisi lain pihaknya melihat bahwa di Jawa Timur pengerjaan sudah berjalan dengan baik dan dapat mendukung Jawa Timur sebagai lumbung pangan terbesar di Indonesia.
“Kami berharap bahwa DAK Irigasi tahun 2023 dapat meningkatkan kuantitas produksi pertanian Jawa Timur di tahun mendatang,” katanya. (Dim)