INDIESPOT.ID, Jakarta – Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri secara intensif melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur guna menghindari adanya tindak korupsi dalam proyek tersebut. Hal itu sebagaimana disampaikan Yudi Purnomo Harahap.
Yudi mengatakan, pemantauan ini merupakan perintah Kapolri agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik, tepat waktu dan tidak dikorupsi.
“Agar membantu memperkuat perekonomian nasional yang sedang tumbuh,” ujar mantan penyidik dan mantan ketua wadah pegawai KPK, Jumat (24/2/2023).
Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa tujuan Kegiatan Monev dan Pengawasan ini sengaja dilakukan sebagai kelanjutan dari program deteksi dan pemantauan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman PEN (pemulihan ekonomi nasional).
Adapun daerah pertama yang dipantau yaitu Gowa dan Takalar. Pemantauan itu akan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2023.
Menurut Yudi tim ini dipimpin oleh Harun Al Rasyid bersama Andre Naenggolan, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo dan Qurotul Aini Mahmudah. Satgas juga didampingi oleh PT. SMI dipimpin langsung Direkturnya yaitu Faaris Pranawa bersama Erdian Dharmaputra, Ferryson Jaya Pasaribu, Febriana Anindya, Nevala Pulungan dan Muhammad Akbar.
Sementara itu, Harun Al Rasyid selaku ketua tim menjelaskan bahwa mereka mengunjungi dan monev proyek pembangunan Jembatan Sungai Boong Botosunggu, Desa Buakkan, Kec. Bungaya, Kab Gowa. Proyek itu, kata Harun, dibangun dengan nilai Rp 2,14 Milyar.
“Kemudian proyek pembangunan Pasar Rakyat Bontorea, Kec. Palingga, Kab.Gowa dengan nilai Rp 5,6 Milyar,” ujarnya.
Selain di Gowa, Harun yang dulu dikenal sebagai Raja OTT KPK mengatakan, tim Satgassus juga melakukan pengawasan dan monev atas proyek di Takalar. Tim bertemu dan didampingi oleh Pemerintah daerah kabupaten Takalar dipimpin Sekda Muhammad Hasbi, Kadis Kesehatan Ibu dr. Rahmawati, Asisten 2, Asisten 3, PPK dinas PU Abdul Wahab. Kasie datun kejaksaan Negeri Takalar Ibu Ulfa Aminuddin dan Silvia Nabella. Polres Takalar Ahmad Saleh.
Adapun proyek yang dikunjungi yaitu pembangunan Rumah Sakit Galesong di Kab.Takalar yang menghabiskan dana kurang lebih 91,9 Milyar. Dana itu, kata Harun, bersumber dari dana pinjaman Pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian, proyek pembangunan pemecah ombak di kawasan UMKM Desa Pa’lalakang, Kec. Galesong Utara dengan nilai Rp3.8miliar dan proyek peningkatan jalan di Kabupaten Takalar antara lain ruas jalan Bantinoto-Rajayya dengan nilai Rp11miliar, ruas jalan Solonga-Tamasongo dengan nilai Rp16.7miliar, serta ruas jalan Sampulungan-Aeng Batu-Batu dengan nilai Rp5.5miliar.
Harun mengatakan bahwa kegiatan monev ini ibarat melakukan MCU (medical check up) kesehatan. Semakin sering dan berkala dilakukan check up maka kita akan tahu penyakit dan potensi- potensi serangan kesehatan yang dialami seseorang dan secepatnya bisa dilakukan perbaikan perbaikan atas pola hidup dan pola makan.
“Demikian juga dengan semakin seringnya dilakukan pengawasan dan monev atas proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan melalui pengadaan maka akan bisa diantisiapasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan potensi-potensi korupsi lainnya dalam proyek tersebut,” kata dia.
“Dengan monev dan pengawasan yang sering dilakukan dan berkala, maka mendorong pihak-pihak terkait seperti kontraktor pelaksana, PPK, KPA, pengawas, inspektorat daerah untuk bersama terlibat secara aktif untuk menyukseskan proyek tersebut,” imbuh Harus. (Ika)